Kontroversi Implementasi Tapera: Perlindungan Hak Pekerja atau Beban Tambahan

Abstract

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertujuan memperluas akses perumahan bagi pekerja di Indonesia melalui skema tabungan wajib yang dipotong dari upah. Meskipun diharapkan dapat membantu pekerja memiliki rumah dan mendukung program perumahan nasional, implementasi Tapera menuai kontroversi. Di satu sisi, Tapera dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial yang memperkuat hak pekerja, tetapi di sisi lain, banyak yang khawatir kebijakan ini menambah beban finansial bagi pekerja dan perusahaan. Pemotongan gaji dianggap mengurangi daya beli, sementara perusahaan merasa kewajiban kontribusi Tapera dapat mempengaruhi stabilitas bisnis, terutama dalam situasi ekonomi yang belum stabil. Kekhawatiran juga muncul terkait pengelolaan dana dan transparansi, yang jika tidak diawasi dengan baik, dapat merugikan peserta. Artikel ini menganalisis kontroversi seputar Tapera dari perspektif hukum dan ekonomi, serta dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan dan perumahan, dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan tersebut agar mencapai tujuannya tanpa menimbulkan beban tambahan.